Politisi PKB Pimpin DPRD Tuban

Written by Tubagus Diday/wd. Posted in Pantura

Tuban-DPRD Kabupaten Tuban saat ini sudah memiliki empat pimpinan definitif. Penetapan empat pimpinan definitif tersebut dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD yang di ruang paripurna gedung  DPRD Tuban,  Senin (29/9).

Anggota Fraksi PKB, M. Miyadi resmi ditetapkan menjadi Ketua  dan resmi memimpin DPRD Kabupaten Tuban periode 2014-2019.  Miyadi didampingi tiga pimpinan lain yakni, Rudi Hariyanto dari Partai Golongan Karya (Golkar), M. Hadi Nuriza Partai Demokrat (PD) dan A. Fanani Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Paska dilantik, Ketua Dewan Deinitif Miyadi menyampaikan akan akan bekerja dengan baik dalam membawa amanat rakyat Tuban. Dirinya berjanji  akan segera membuat  tatib dan kelengkapan dewan seperti Komisi, Badan Anggaran, Badan kehormatan  untuk memperlancar kinerja anggota dewan.

“Terimakasih pada warga Tuban, tugas kami selanjutnya akan membentuk tatib dan kelengkapan dewan,” ujar Sekretaris DPC PKB Tuban itu.

Dikatakan Miyadi, tugas anggota dewan salah satunya melaksanakan amanat rakyat, mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Tuban.  Karena itu,  dirinya minta dukungan kepada semua pihak, untuk mendukung pihaknya demi kemajuan dan kesejahteraan warga Tuban.

"Saat ini, tugas kami adalah kerja mengemban amanat rakyat Tuban, jadi mohon dukungannya,"paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Husein, M.Si saat dikonfirmasi mengatakan, Pemerintah Kabupaten berharap anggota dewan yang baru ini juga memiliki gregetdan trobosan untuk kemajuan Tuban.  Selain itu, tidak hanya berbicara diluar tapi juga serius dalam mengemban amanat rakyat.

“Kalau pemerintah tentu berharap, anggota dewan baru bisa bekerja dengan lebih baik, kita tagih saja janji mereka tadi yang katanya kerja-kerja dan kerja,”pungkasnya.

 

 

DPRD Jatim Bermufakat Soal Pimpinan Komisi

Written by Tubagus Diday/dir. Posted in Metropolitan

SURABAYA-Langkah maju ditunjukkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Meski sampai hari ini pimpinan Dewan definitif belum ditetapkan karena tak kunjung terbitnya SK Mendagri. Naamun, para pimpinan Dewan di gedung Indrapura telah bermufakat tentang pimpinan  alat kelengkapan dawan termasuk pimpinan komisi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim sementara, Achmad Iskandar. Menurut politisi Partai Demokrat itu  mengungkapkan ubtuk Ketua Komisi A akan diisi oleh Fraksi Golkar, Ketua Komisi B oleh FGerindra, Ketua Komisi C oleh FPKB, Ketua Komisi D, FPDIP dan Ketua Komisi E oleh FDemokrat.

"Saya kira untuk posisi wakil ketua tidak membutuhkan waktu lama. Apalagi kami disini sudah melakukan komunikasi secara intensif dengan seluruh fraksi terkait pembagian posisi baik wakil ketua komisi hingga pimpinan alat kelengkapan dewan,"tegas politisi berdarah Madura itu, Selasa (30/9).

Menurutnya, saat ini DPRD jatim tinggal menunggu turunnya SK Mendagri tentang penetapan pimpinan dewan secara definitif. Kalau SK itu sudah turun maka paripurna pelantikan pimpinan dewan bisa segera dilakukan dan pimpinan definitive bisa segera bekerja seperti menetapkan pengesahan tatib, alat kelengkapan dewan serta pembahasan dan pengesahan RAPBD.

“Kita tingga menunggu SK Mendagri. Soal pembahasan tatib dan alat kelengkapan dewan sudah selesai tinggal menunggu pengesahan saja. Dengan begitu diharapkan pada pertengahan Oktober sudah dapat membahas RAPBD Jatim 2015,”papar politisi berlatar birokrat itu.

Pengesahan RAPBD 2015 Terancam Molor

Written by Tubagus Diday/dir. Posted in Metropolitan

SURABAYA-Pengesahan  Rancangan APBD Jawa Timur 2015 terancam molor. Menyusul belum disahkannya tatib dewan dan pembentukan komisi serta alat kelengkapan dewan. Padahal sesuai aturan jika pengesahan APBD melebihi bulan Desember, maka dipastikan Jatim akan mendapatkan punishment (hukuman-red) berupa pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Terkait hal itu, Ketua DPRD Jatim sementara, Abdul Halim Iskandar optimis jika pembahasan hingga  pengesahan RAPBD Jatim 2015 yang diperkirakan mencapai Rp21,9 triliun sebelum Desember 2014 atau pada 10 Nopember seperti tradisi selama ini.

"Untuk itu kami terus mendesak Mendagri lewat Gubernur akan segera menerbitkan SK Pengesahan pimpinan DPRD Jatim secara definitif sebelum pertengahan bulan Oktober 2014.  Setelah itu kita bisa langsung mengesahkan tatib, alat kelengkapan dan membahas RAPBD 2015,”tandas pria yang akrab disapa Gus Halim itu, Selasa (30/9).

Halim mengakui banyak terget yang ditetapkan dewan meleset. Diantaranya pengesahan tatib dewan yang semestinya disahkan pada 29 September 2014 ternyata meleset. Begitupula dengan pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan yang diharapkan selesai pada pertengahan Oktober dipastikan molor, karena SK Mendagri yang terkait pengesahan pimpinan DPRD Jatim definitif belum juga turun.

“Insya Allah, pengesahan RAPBD tidak akan molor,”tegas wakil ketua DPRD jatim periode 2009-2014, tersebut.


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT